Tupoksi

WALIKOTA PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 94 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;

Mengingat  :

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
  3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
  4. Sekretaris Dearah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
  5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.
  6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.
  7. Unit Pelaksanaan Teknis, yang selanjutnya disebut UPT, adalah unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  8. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasrkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

  1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang administrasi Kependudukan dan  Pencatatatan Sipil;
  2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan darah dibidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

  1. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

  a. Kepala Dinas

  b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

  c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :

1. Seksi Identitas Penduduk;

2. Seksi Pindah Datang;

3. Seksi Pendataan Penduduk.

  d. Bidang  Pelayanan Pencatatn Sipil, membawahi :

1. Seksi Kelahiran ;

2. seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewargengaraan dan kematian;

   e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data, membawahi :

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Keendudukan;

3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

3. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

4. Masing-masing bidang dipimpin olehSekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

5. masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

6. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

  1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan;
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat 1, Sekretaris mempunyai fungsi :

  a. Pengordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;

  b. Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan;

  c. Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;

  d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;

  e. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;

  f. Pengordinasiaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;

  g. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabtan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;

  h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;

  i. Pelaksanaan pengeloaan barang milik daerah pada Dinas;

  j. Pelaksanaan Akuntabilitas kinerja Dinas;

  k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan

  l. Pelaksanaan fungsi Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 5

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan adiministrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan tata kersipan;

d. melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;

e. mengoordinasikan pelaksanaan  analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Dinas;

f. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;

g. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;

h. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;

i. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;

j. melaksanakan pengurusan perjalanan Dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainya;

k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasianggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

b. membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

c. mengoordinasikan penyusun rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

d. menyusun Rencana Kerca Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;

e. menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan  pelayanan publik, progra dan kegiatan pada Website Dinas;

f. melaksanakan koordinasi penyusun Standar Pelayanan Publik (SPP);

g. melaksanakan fasilitas pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

h. melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;

i. melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;

j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan DInas;

k. melaksanakan Akuntabilitasi Kinerja Dinas;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;

m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keungan Dinas;

n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serata realisasi anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 8

  1. Bidang Pelayanan pendaftaran Penduduk mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, peyusunan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi pendaftran penduduk, pelayanan KTP-el, KK, KIA dan perpindahan penduduk.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang Pelayanan Pendaftran penduduk mempunyai fungsi :

a. perumusan rencana kerja dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi pendaftaran penduduk, pelayanan KTP-el, KK, KIA dan perpindahan penduduk;

b. perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi pendaftaran penduduk, pelayanan KTP-el, KK, KIA dan perpindahan penduduk;

c. pelaksnaan koordinasi, fasilitas dan pembinaan tugas dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi pendaftran penduduk, pelayanan KTp-el, KK, KIA dan dan perpindahan penduduk;

d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evalusai dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi pendaftaran penduduk, pelayanan KTP-el, KK, KIA dan perpindahan penduduk; dan

e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 9

Seksi Identitas Penduduk, mempunyai tugas :

a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Identitas Penduduk;

b.menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Identitas Penduduk;

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaiatan dengan Seksi Identitas Penduduk;

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Identitas Penduduk

f. melaksanakan sosialisasi tentang kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), KArtu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA);

g. melaksanakan pembinaan dalam rangka tertib administrasi dan pemrosesan, pengurusan serta penerbitan KK dan KTP-el, KIA di tingkat kelurahan, tingkat kecamatandan tingkat kota;

h. melaksanakan pelayanan penerbitan KK, KTP-el, KIA dan KTP khusus;

i. melaksanakan pengadaan blanko KK, KTP-el, KIA dan KTP Khusus;

j. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana penerbitan KK, KTP-el, KIA dan KTP Khusus;

k. melaksanakan penyususnan langkah dan solusi konkrit atas kemungkinan munculnya permasalahan, kendala teknis, dampak serta akibat hukum berkaitan KK, KTP-el, KIA dan KTP Khusus;

l. melaksanakan pemantauan dan pengevalusaian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Identitas Penduduk;

m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Identitas Penduduk; dan

n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.