Renstra

 

KATA   PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penyusunan RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Tahun 2015 – 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dapat diselesaikan dengan baik.

Disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Tahun 2015 – 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo ini berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 151 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) yang pada dasarnya mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dan selanjutnya disebut Renstra SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD didalamnya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Indikator, Program dan Kegiatan pembangunan SKPD.

Demikian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) ini disusun dengan harapan menjadi landasan tindak lanjut bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerjanya.

 

D A F T A R    I S I

 

KATA PENGANTAR      …………………………………………………………………………………………….         i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………………………         ii

BAB I               PENDAHULUAN………………………………………………………………………………..        1

1.1. Latar Belakang  ………………………………………………………………………….        1

1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………………………         2

1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………..         3

1.4. Sistematika Penulisan  ……………………………………………………………….         4

BAB II               GAMBARAN PELAYANAN       ……………………………………………………………         6

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas…………………………………          6

2.2. Sumber Daya Organisasi Dinas …………………………………………………..         20

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas ……………………………………………………………         23

2.4. Analisis Lingkungan Strategis ……………………………………………………..        25

BAB III              ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ………………………        27

  • Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas …………..      27
  • Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih………………………………………………………………..      28

BAB IV             VISI, MISI, TUJUAN,  SASARAN, STATEGI DAN KEBIJAKAN …………………….       32

  • Visi dan Misi Dinas…………………………………………………………………….     32
  • Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan ………………………..       33
  • Strategi dan Kebijakan Dinas………………………………………………………. 34

BAB V               RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……………………………        36

BAB VI              INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD………………………………………………………………………       57

BAB. VII           PENUTUP ………………………………………………………………………………………        59

BAB I

PENDAHULUAN

 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan   Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra SKPD, memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan  fungsinya,  berpedoman  pada  Rencana  Program  Jangka  Menengah  Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif.

Dengan demikian Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD  dan  salah  satu  komponen  dari  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP).

RPJMD  adalah dokumen perencanaan pembangunan  daerah  selama  lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kota dan  Rencana  Strategis  SKPD.  Rencana  Strategis  SKPD  sebagai  acuan  dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran  kinerja  untuk  mengetahui  sejauh  mana  capaian  kinerja  yang  dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan   Rencana   Strategis   Dinas   Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Periode Tahun  2015  –  2019 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah,  telaah  hasil  evaluasi  Renstraperiode lima tahun sebelumnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Probolinggo sebagai salah satu SKPD di Kota Probolinggo memiliki tugas untuk membantu KepalaDaerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipilkepada masyarakatdalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Probolinggo 2015 – 2019 yaitu “Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan” dengan misi sebagai berikut :

  1. Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas dan berdaya saing.
  2. Membangun Perekonomian Kota Probolinggo yang kokoh dan berkeadilan.
  3. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Partisipasi Publik
  4. Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan.
  5. Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Dari 5 misi tersebut yang  sangat  erat  berkaitan dengan  bidang kependudukan dan pencatatan sipiladalah misi ke 3  (tiga) “Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo Didukung Perluasan Partisipasi Publik.”.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan   Rencana   Strategis   Dinas   Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Probolinggoadalahsebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) ”Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2005  Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun  2006 tentang Tata Cara Penyusunan  Rencana Pembangunan Nasional;
  11. Peraturan Pemerintah  Nomor 38  Tahun 2007  tentang  Pembagian  UrusanPemerintahan   antara   Pemerintah,   Pemerintahan   Daerah   Provinsi   dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang  Organisasi  Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah  Nomor 6  Tahun 2008  tentang  Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  1  Tahun  2009  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025;
  17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015-2019;
  18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 11 Tahun 2013 tentang RPJPD Tahun 2005 – 2025.
  20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo;
  21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;

1.3. Maksud dan Tujunan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Tahun  2015  –  2019 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

  1. Penjabaran visi,  misi,  tujuan,  program  kerja  Kepala  Daerah  Kota Probolinggo, berdasarkan   pelaksanakan   tugas   pokok   dan   fungsi  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo periode lima tahun ke depan;
  2. Program indikatif  yang  penyusunannya  mengacu  dan  berpedoman  pada Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  Kota Probolinggo.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai acuan dalam menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan dalam :

  1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran;
  2. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  3. Untuk menjamin   keterkaitan   dan   konsistensi   antara   perencanaan, penganggaran, pelaksanaandanpengawasan padasetiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
  4. Untuk menjamin  tercapainya  penggunaan  sumberdaya  secara  efektif  dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
  5. Untuk menjamin  terciptanya  integritas,  sinkronisasi  dan  sinergi  antara Sekretariat  dan  Bidang-Bidang  pada  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika  penulisan  Rencana  Strategis  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS

Memuat informasi tentang peran Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III : ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat pernyatan visi dan misi dinas, tujuan dan sasaran   jangka menengah dinas, strategi dan kebijakan dinas.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

Memuat tentang visi dan misi SKPD, Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan SKPD.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PROBOLINGGO  YANG  MENGACU  PADA  TUJUAN  DAN  SASARAN RPJMD

Memuat tentang indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Tahun 2015–2019, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja SKPD.